Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik pdf

Undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 2, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4801 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik lembaran negara republik. Undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana diubah dengan undangundang nomor 2. Undangundang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik ditandatangani oleh presiden susilo bambang yudhoyono pada tanggal 5 januari 2011 dan diundangkan hari itu juga dalam lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 3. Keputusan komisi pemilihan umum nomor 172 tahun 2003. Pasal 2 ayat 5, pasal 20, dan pasal 51 ayat 2 undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Dalam kenyataannya, banyak partai politik yang berdiri tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Abstrakpenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 34 ayat 3a dan 3b undangundang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dan hambatan yang dihadapi oleh partai politik dalam penyelenggaraan pendidikan politik sesuai yang. Isi lengkap uu parpol hasil revisi uu no 2 tahun 2008 detiknews. Huruf f yang dimaksud dengan surat keterangan mengenai perolehan.

Undangundang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum, dan undangundang nomor 8 tahun. Undangundang tentang partai politik, uu 2 tahun 2008 tentang partai politik mencabut dan tidak memberlakukan undangundang nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 8, tambahan lembaran negara nomor 4251, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Partai politik yang menurut undangundang nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik telah disahkan sebagai badan hukum oleh menteri kehakiman republik indonesia diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan undangundang ini selambatlambatnya 9 sembilan bulan sejak berlakunya undangundang ini. Tahun 1945 basis konstusional eksistensi partai politik di indonesia semakin kuat sebagai salah satu pilar.

Demikian yang disebut dalam pasal 1 angka 1 undangundang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik uu 2 2011. Isi lengkap uu parpol hasil revisi uu no 2 tahun 2008. Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa tujuan dari dibentuknya partai politik adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa. Bantuan keuangan kepada parpol pp nomor 1 tahun 2018. Inilah isi lengkap uu parpol hasil revisi uu no 2 tahun 2008. Dalam pasal 12 huruf k undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik diatur bahwa partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari apbn apbd sesuai dengan peraturan perundang undangan. Undangundang republik indonesia nomor 2 tahun 2008. Undangundang nomor 2 tahun 2011 perubahan atas undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik ditetapkan 15 januari 2011 berlaku 15 januari 2011 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa.

Undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 2, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4801. Berdasarkan ketentuan pasal 2 undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, sejumlah paling sedikt 50 orang warganegara indonesia dapat mendirikan partai politik dengan cara menuangkan keinginanannya tersebut dalam akta notaris. Pasal 20 ketua, wakil ketua, dan anggota ombudsman dilarang merangkap menjadi. Dalam undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik tidak mengatur secara tegas mengenai alasan pembubaran partai politik. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 20, pasal 21, pasal 22e ayat 3, pasal 24c ayat 1, pasal 28, pasal 28c ayat 2, dan pasal 28j undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Pasal 53 undangundang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Undangundang nomor 10 tahun 2008 tenta ng pemilihan umum anggota.

Sejak mulai berlakunya undangundang ini maka undangundang nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 3 tahun 1985 tentang perubahan undangundang nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya dinyatakan tidak berlaku lagi. Partai politik sebagai salah satu instrumen politik yang memiliki tujuan untuk meraih kekuasaan. Undangundang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum. Undangundang republik indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.

Undangundang republik indonesia nomor 2 tahun 2011. Gedung kementerian agraria dan tata ruangbadan pertanahan nasional, jalan sisingamangaraja nomor 2 kebayoran baru jakarta 12110. Undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia memutuskan. Undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 2, tambahan lembaran. Pasal 20, pasal 21, pasal 22e ayat 3, pasal 24c ayat 1, pasal 28. Syarat pendirian partai terdapat dalam pasal 2 uu parpol tahun 2011. Uu 2 tahun 2011 tentang perubahan atas uu 2 th 2008 tentang. Pengertian ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 undangundang no.

Undangundang republik indonesia nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 8, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5189. Uu partai politik nomor 2 tahun 2008 ini akhirnya diubah dengan uu nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undangundang nomor. Undangundang ini mengatur bahwa pemilih memilih naggota dpr dan dprd dari partai politik yang lolos verifikasi. Hasil rapat pleno mahkamah konstitusi tanggal 2 juni 2008. Guru besar sosiologi institut agama islam negeri sunan ampel dasar pertimbangan a. Pada saat berlakunya undangundang ini, undangundang nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 8, tambahan lembaran negara nomor 4251, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Gabungan partai politik adalah gabungan 2 dua atau lebih partai politik yang secara bersamasama bersepakat mencalonkan 1 satu pasangan calon. Dasar uu no 2 tahun 2011 tentang perubahan atas uu no 2 tahun 2008 tentang partai politik. Ditetapkan 15 januari 2011 berlaku 15 januari 2011 status. Undangundang oracle form tutorials pdf nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Indonesia berdasakan pancasila dan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Pada 15 januari 2011, pemerintah mengesahkan uu no. Pada saat berlakunya undangundang ini, undangundang nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 8, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4251, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Di dalam undangundang diatur beberapa perubahan pokok seperti penguatan sistem peserta pemilu, kriteria penyusunan daerah pemilihan, sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka terbatas, dan penetapan calon terpilih serta. Mk berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap. Undang undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah. Tahun 2008 tentang partai politik lembaran negara republik. Huruf e yang dimaksud dengan departemen adalah departemen yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Undangundang republik indonesia nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 5 ayat 1, pasal 6a ayat 2, pasal 20, pasal 22e. Undangundang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4721. Undangundang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah. Undangundang uu tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana diubah dengan undangundang nomor 2 tahun 2011.

Dengan diundangkannya undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik pada tanggal 4 januari 2008, peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada partai politik sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti dengan peraturan pemerintah yang baru. Undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana diubah dengan undangundang nomor 2 tahun 2011 lembaran negara republik indonesia nomor tahun 2011 nomor 8 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5189. Uu 2 tahun 2011 tentang perubahan atas uu 2 th 2008. Undangundang nomor 1 tahun 2008 tentang perubahan atas undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua menjadi undangundang lembaran negara republik indonesia. Undang undang nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik lembaran negara republik indones ia tahun 2002 nomor 8, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4251. Lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 2. Undangundang nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibukota jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik indonesia lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 93, tambahan lembaran negara nomor 4744. Telah dilakukan uji materiil oleh mk dengan putusan sebagai berikut.